Kritik, Analisa, dan Tugas Melawan Pemilu Borjuis 2014 Bagian 2

Lebih dari 150 tahun yang lalu Marx dan Engels telah menulis mengenai populisme borjuis macam ini, yang disebutnya “Sosialisme Borjuis atau Konservatif”:

“Sebagian dari kaum borjuasi ingin memperbaiki masalah-masalah sosial guna menjamin keberlangsungan masyarakat borjuis ... Kaum borjuis sosialistis ini menginginkan semua kebaikan dan manfaat dari kondisi-kondisi sosial modern tanpa pertentangan-pertentangan dan bahaya-bahaya yang niscaya timbul darinya. Mereka menginginkan tatanan masyarakat yang ada hari ini, minus elemen-elemen yang revolusioner dan yang mendatangkan kehancuran. Mereka menginginkan borjuasi tanpa proletariat. ... Sosialisme macam ini ingin mengecilkan setiap gerakan revolusioner di mata kelas buruh dengan menunjukkan bahwa ... [hanya] reforma-reforma administratif, yang berdasarkan relasi-relasi [produksi] borjuis, [yang dapat mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi mereka].” (Marx dan Engels, Manifesto Komunis)

Jokowi akan segera berbenturan dengan kontradiksi kapitalisme, terlepas dari niat baiknya untuk membela rakyat miskin. Sekarang pun dia sudah mulai berbenturan dengan kontradiksi-kontradiksi ini, terutama ketika buruh sendiri yang mulai berorganisasi dan bergerak untuk memperjuangkan nasib mereka sendiri tanpa menunggu seorang Satrio Piningit. Rakyat pekerja luas akan mendapatkan pelajaran berharga namun pahit dari Sekolah Jokowi ini, bahwa permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi membutuhkan solusi di luar kapitalisme dan bahwa mereka hanya bisa mempercayai kekuatan mereka sendiri. Masih banyak sekolah-sekolah lain yang harus dilalui oleh rakyat pekerja kita, dan mereka akan sulit lulus ketika setiap kali ada ujian para Kiri-kiri kita justru mengambil jalan pintas dengan langkah-langkah oportunis: entah dengan nyaleg lewat partai-partai borjuasi atau mendukung tokoh populis seperti Jokowi dengan berbagai dalih dan alasan (memilih yang terbaik dari yang terburuk, memberi dukungan kritis, dsb.)

Jokowi dan Reaksi Pasar

Kaum kapitalis tidak malu-malu dalam mengekspresikan perasaan mereka mengenai Jokowi dan keputusannya untuk ikut pemilihan presiden. Bursa saham Jakarta melejit 3 persen setelah mendengar Megawati mengumumkan Jokowi sebagai kandidat presiden dari PDI-P, yakni kenaikan tertinggi selama 6 bulan terakhir. Rupiah juga menguat sebesar 1,3 persen.

Sementara Kiri-kiri kita mencoba sebisa mungkin menggambarkan kepada rakyat luas bahwa Jokowi adalah kandidat pro-rakyat dan anti neo-liberal, para analis borjuis yang lebih bijak melihatnya secara berbeda. Koran Financial Times menulis bahwa “bank-bank investasi juga telah menerbitkan catatan-catatan mengapa Jokowi ... adalah seorang kandidat yang menggairahkan bagi para investor asing.” (Indonesia elections: five reasons investors like Jokowi. Financial Times, 17 Maret 2014) Salah satu alasan utama dari optimisme para investor terhadap  Jokowi adalah bahwa pemerintahan Jokowi akan menjadi sebuah pemerintahan yang stabil. Mari kita tekankan bahwa ketika para investor kapitalis berbicara mengenai kestabilan maka ia berbicara mengenai kestabilan untuk meraup laba. Sejauh mana rejim Jokowi akan menjaga kestabilan untuk para investor telah ditunjukkan oleh sikap dan tindakannya selama gelombang pemogokan 2 tahun terakhir. Inilah mengapa tidak ada kekhawatiran sama sekali dari para analis borjuis yang serius bahwa Jokowi akan berubah menjadi seorang Soekarno atau Chavez.

Mengenai harapan kaum kapitalis bahwa Jokowi bisa membawa kestabilan bagi mereka, ini sudah disinggung oleh Militan sebelumnya:

“Sistem politik hari ini sudah begitu bangkrut dan legitimasinya di mata rakyat sudah begitu tipis dan tampak bisa roboh kapan saja. Satu-satunya hal yang mencegah sistem ini dari kerobohan adalah lemahnya kepemimpinan revolusioner dari rakyat pekerja. Inilah mengapa banyak partai politik borjuasi yang sedang berlomba-lomba untuk memenangkan Jokowi ke sisinya. Selain untuk memberikan legitimasi pada partai mereka masing-masing, mereka juga ingin memberikan legitimasi umum kepada sistem politik bangsa ini, bahwa sistem demokrasi politik borjuasi masih bisa menyodorkan seorang pemimpin yang kompeten dan bersih. Bayangkan kalau rakyat luas sama sekali sudah hilang harapan pada para pemimpin politik dan sistem yang ada, dan mulai menengok ke dirinya sendiri sebagai alat perubahan, mulai mengambil nasib ke tangannya sendiri. Jokowi dan Ahok, kendati tidak sedikit elit politik yang mencoba menjatuhkan mereka, adalah angin segar bagi para pembela sistem demokrasi borjuasi, karena mereka memberi bukti bahwa sistem demokrasi ini masih bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin bersih. Tidak perlu aksi massa dan tidak perlu partai kelas pekerja.”

“Dari pihak rakyat pekerja, banyak yang menginginkan Jokowi untuk menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan. Dari pihak elit politik borjuasi, mereka juga mulai melihat Jokowi sebagai figur yang dapat menyelamatkan Indonesia. Tetapi walau di permukaan kedua harapan ini tampak serupa, ada kepentingan kelas yang jauh berbeda. Keselamatan bangsa yang ada di pikiran rakyat jelata adalah cukup sederhana, yakni: pekerjaan dan upah layak, tempat tinggal yang layak, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. Sementara bagi elit politik borjuasi, keselamatan bangsa adalah keselamatan sistem eksploitasi kapitalisme, yang sudah semakin terdiskreditkan karena ketidakmampuannya untuk memberikan kesejahteraan pada rakyat jelata, ditambah lagi ulah-ulah vulgar dari banyak pemimpinnya yang bermental “aji mumpung”, yang menjarah sistem ini tanpa mempertimbangkan keselamatan kapitalisme dalam jangka panjang. Jokowi dilihat oleh kaum borjuasi sebagai seorang yang dapat menyatukan kedua harapan tersebut, atau lebih tepatnya memberikan kesan atau ilusi bahwa ia sedang memenuhi harapan yang pertama, sementara pada kenyataannya ia sedang memenuhi harapan yang belakangan.” (Berlomba-lomba memenangkan Jokowi ke Pemilu 2014)

Kiri Kita: Pemilu Borjuasi dan Pemilu Rakyat

Lagi dan lagi pemilu menebarkan kebingungan di antara Kiri-kiri kita: ada yang mendukung keterlibatan di dalamnya dengan membonceng partai-partai yang ada dengan berbagai alasan, ada yang mendukung Jokowi dengan berbagai kualifikasi dan kondisi, juga ada yang mendukung Prabowo sebagai sosok anti-imperialis, dan ada yang menolak partisipasi di dalam pemilu secara prinsipil. Kita akan coba telaah satu per satu posisi-posisi ini,

Pertama, kaum Marxis tidak menolak partisipasi di dalam pemilu borjuasi. Oleh karenanya penolakan secara prinsipil untuk turut serta dalam parlemen borjuasi adalah sikap kekanak-kanakan. Seruan dari elemen-elemen Anarkis atau ultra-kiri lainnya untuk memboikot pemilu dengan alasan kalau pemilu ini adalah pemilu borjuasi, dan menuntut diselenggarakannya apa yang mereka sebut “pemilu rakyat”, adalah kenaifan kalau bukan kebodohan. Di bawah sistem dengan relasi-relasi produksi kapitalis, setiap pemilu oleh karenanya adalah pemilu borjuasi. Parlemen borjuis dibentuk dan dirancang sedemikian rupa untuk mempertahankan kekuasaan kapitalis, dan tidak bisa untuk keperluan lain. Ini adalah ABC Marxisme dalam permasalahan teori Negara borjuis, tetapi setelah ABC ada lagi huruf-huruf lain, ada lagi berbagai kombinasi huruf yang membentuk kata-kata, dan kombinasi kata-kata yang membentuk kalimat, dan seterusnya. Hanya mampu mengulang-ulang ABC tidaklah terdengar terlalu pintar.

Sejak kemerdekaan Indonesia, tidak pernah ada pemilu rakyat. Semua pemilu sejak 1955 adalah pemilu borjuasi. Namun tidak semuanya sama, karena ada tingkat kebebasan demokrasi yang berbeda di dalam pemilu-pemilu tersebut yang ditentukan oleh perimbangan kekuatan-kekuatan kelas yang ada. Pemilu 1955 dan pemilu 1999, yakni pemilu yang relatif paling bebas dan “merakyat” dalam sejarah Indonesia, dalam takaran apapun bukanlah pemilu rakyat dan tetap adalah pemilu borjuasi. Namun akan menjadi kebodohan yang tertinggi kalau kita memboikotnya secara prinsipil. Lenin telah menjelaskan ini dengan sangat baik ketika dia mencoba meyakinkan kaum Komunis Jerman untuk tidak menyangkal parlemen borjuasi:

“Parlementerisme sudah tentu, telah ‘usang secara politik’ bagi kaum Komunis di Jerman; tetapi – dan inilah persoalan yang sesungguhnya – kita tidak boleh menganggap apa yang sudah usang bagi kita sebagai sudah usang bagi kelas, sudah usang bagi massa … Kita tidak boleh merosot ke tingkat massa, ke tingkat lapisan-lapisan kelas yang masih terbelakang. Ini tidak dapat disangkal. Kita wajib mengatakan kepada mereka kebenaran yang pahit. Kita wajib menamakan prasangka-prasangka borjuis-demokratis dan parlementer mereka sebagai prasangka-prasangka. Tetapi bersamaan dengan itu kita harus mengikuti dengan realistis keadaan yang sesungguhnya dari kesadaran kelas dan kesiapan seluruh kelas (dan bukan hanya pelopor Komunis saja), dan terutama seluruh rakyat pekerja (dan bukan hanya elemen-elemen kelas pekerja yang maju).” (Komunisme Sayap Kiri: Sebuah Penyakit Kekanak-kanakan)

Bahkan dalam pemilu yang paling “merakyat” sekalipun, dengan kondisi-kondisi yang paling ideal sekalipun – misalnya dengan UU Pemilu yang amat bebas, dengan adanya sebuah partai massa buruh yang dapat ikut pemilu sebagai oposisi yang riil, dsb. – pemilu tersebut akan tetap menjadi pemilu borjuasi, dan kita tetap punya tanggung jawab untuk menjelaskan dengan sabar prasangka-prasangka borjuis-demokratis tersebut kepada rakyat. Jadi, sembari menggunakan taktik-taktik parlementer – ketika memungkinkan; kapan dan bagaimana ini memungkinkan adalah diskusi yang lain lagi yang akan kita coba kupas di bawah nanti – kaum Marxis tidak boleh menyembunyikan kebenaran dari massa bahwa parlemen borjuasi adalah alat untuk mempertahankan kapitalisme, dan bahwa tujuan akhir dari proletar adalah penaklukan kekuasaan secara revolusioner dengan menghancurkan parlemen borjuasi yang kita gunakan sekarang. Kaum Marxis menggunakan parlemen tidak hanya untuk membawa perubahan-perubahan yang dapat meringankan penderitaan rakyat. Kalau hanya untuk tujuan ini saja maka kita tidak bedanya dengan kaum liberal dan kaum reformis sosial-demokrat. Kita menggunakan parlemen juga sebagai platform untuk mengedepankan ide-ide sosialis dan terutama untuk menunjukkan kepada rakyat keterbatasan dan kebusukan parlemen borjuasi, dan dari sini menyiapkan kelas buruh untuk menumbangkan parlemen borjuasi ini.

Jadi jelas kalau kaum Marxis tidak menolak secara prinsipil untuk terlibat di dalam pemilu borjuasi. Kaum Marxis dibedakan dengan Kiri lainnya oleh fleksibilitasnya dalam taktik dan keteguhannya dalam ideologi. Kiri-kiri kita sangatlah fleksibel dalam taktik mereka, yakni melompat-lompat dari satu taktik ke taktik lain, dari satu kampanye ke kampanye lain. Tetapi dalam hal keteguhan dalam ideologi mereka kebanyakan sangatlah malas. Usaha belajar dan mendalami teori sering dicemooh sebagai aktivitas intelektual, dan para Kiri kita lebih suka beraktivitas-ria, turun ke jalan, berorasi, mengorganisir massa, untuk “merakyat” katanya. Alhasil teori Marxis di Indonesia bukannya dikembangkan oleh para pejuang revolusioner itu sendiri, tetapi justru dikembangkan oleh kaum intelektual akademis di universitas-universitas. Cemoohan mereka akhirnya menjadi kenyataan, teori Marxis menjadi dominasi kaum akademis intelektual. Ketika para aktivis ini membutuhkan teori untuk membenarkan kebijakan mereka, mereka lantas mencari teori-teori instan lewat para akademis Marxian, entah yang dari luar seperti Zizek atau lewat para Marxian muda kita yang berkumpul di sekitar Indoprogress dan STF Driyarkara.

Kalau kita tidak menolak secara prinsipil partisipasi dalam parlemen borjuis, lantas pertanyaan selanjutnya adalah: kapan kita menggunakan taktik parlementer dan kapan kita memboikotnya? Bagaimana dan dalam proporsi apa kita mengkombinasikan taktik ini dengan taktik-taktik lain? Tidak ada rumus ajaib yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tidak ada semacam angket dengan sederet pertanyaan ya-atau-tidak, yang setelah dijawab semuanya akan memberikan skor akhir yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Apa yang kita miliki adalah pengalaman sejarah dan kondisi-kondisi objektif serta subjektif hari ini yang dapat kita kaji dengan pisau Marxisme.

Kiri Kita: “Membonceng” Partai-partai Borjuasi

PRD adalah salah satu dari sejumlah organisasi pergerakan yang memutuskan untuk ikut pemilu borjuasi dengan membonceng – atau dibonceng lebih tepatnya – oleh partai-partai borjuasi. Pembenaran langkah ini datang dari kekeliruan PRD dalam mengkaji kapitalisme dan imperialisme di Indonesia.

Manifesto PRD, setelah dibersihkan dari segala retorikanya mengenai rakyat yang tertindas, tidak lain adalah ajakan untuk melakukan kolaborasi kelas, yakni kolaborasi antara buruh, tani, dan kapitalis nasional. Semua lapisan ini, menurut PRD, adalah korban dari modal asing dan imperialisme dan oleh karenanya dibutuhkan “persatuan nasional” dari semua orang Indonesia, terlepas basis kelasnya dan kepentingan-kepentingan yang menyertainya, untuk menghentikan imperialisme. Begini tulis PRD:

“Untuk melawan imperialisme ini, kita butuh sebuah alat politik, yaitu persatuan nasional. Dampak neoliberalisme yang mengorbankan hampir semua lapisan dan sektor sosial rakyat Indonesia (pekerja, petani, kaum miskin kota, perempuan, pemuda, masyarakat adat, pengusaha kecil/menengah, pengusaha nasional, dll) adalah kondisi yang kondusif untuk menjalin persatuan.” (Manifesto Pemilu PRD)

Logikanya tampak sederhana. Ada sekelompok orang dengan status sosial dan ekonomi yang berbeda-beda yang menjadi korban dari kebijakan neo-liberalisme dan imperialisme. Oleh karenanya mereka harus bersatu, yang miskin bersatu dengan yang kaya, yang tertindas bersatu dengan yang menindas, pemulung bersatu dengan pengusaha, di atas “prinsip bangsa kita: Bhineka Tunggal Ika”. Logikanya sederhana, yakni logika formalis, dimana 1+1 = 2. Tetapi di dalam politik, logika formalis yang sederhana tidak pernah memadai dan justru membawa kekeliruan. 1+1 tidak selalu menghasilkan 2, karena di dalam politik tiap-tiap kelas menduduki posisi yang berbeda dalam relasi produksi masyarakat kita, dan tiap-tiap kelas saling merasuki satu sama lain, saling bertentangan, saling bersinggungan, dan dalam interaksi yang terus menerus itu mereka terus berubah. Di sini kita berbicara terutama mengenai dua kelas, yakni kelas buruh dan kelas kapitalis, yang karakternya terus berubah sejak kelahirannya: yang pertama semakin menunjukkan kekuatan dan keprogresifannya sebagai kelas masa depan, yang belakangan semakin menunjukkan kebangkrutan, kepengecutannya, dan keimpotenannya dalam memajukan bangsa.

Di awal perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang dimulai pada tahun 1910an, kita melihat adanya persatuan antara kelas buruh dan kelas kapitalis yang kedua-duanya masih-lah sangat muda. Imperialisme, yang merupakan tahapan terakhir dan tertinggi dari kapitalisme, juga baru muncul pada awal abad ke-20. Ia segera menampakkan kontradiksi-kontradiksinya, yang memuncak pada Perang Dunia I. Perang ini tidak lain adalah perang antara kekuatan-kekuatan imperialis utama untuk membagi-bagi dunia. Secara paradoks, justru kontradiksi imperialisme ini, yakni kontradiksi negara-bangsa (nation-state), yang lalu memunculkan kesadaran negara-bangsa di antara rakyat yang terjajah, dimulai dari lapisan intelektualnya. Ini memercikkan perjuangan pembebasan nasional di Indonesia dan juga koloni-koloni lainnya. Beserta rakyat luas kaum kapitalis Indonesia menuntut kemerdekaan nasional mereka dan terlibat dalam perjuangan melawan Belanda dan imperialisme secara umum. Namun sejak awal mereka telah menunjukkan keragu-raguan, kepengecutan, dan kebimbangan mereka. Ini karena mereka lahir di era imperialisme, sehingga mereka punya dua karakter: 1) ketergantungan pada modal asing; 2) ketakutan pada rakyat pekerja. Faktanya mereka lebih takut pada rakyat pekerja daripada tuan imperialis mereka, dan ketakutan ini semakin menjadi-jadi seiring dengan semakin besarnya kelas proletar di Indonesia dan semakin kuatnya mereka sebagai kelas untuk dirinya sendiri.

Pukulan serius pertama terhadap imperialisme Belanda dihantarkan bukan oleh borjuasi nasionalis kita tetapi oleh kelas buruh lewat partainya, Partai Komunis Indonesia. Di antara kelompok-kelompok politik lainnya di Indonesia pada periode awal perjuangan kemerdekaan PKI adalah organisasi politik dengan jumlah anggota, simpatisan, basis massa, dan pengaruh terbesar. Tan Malaka, dalam karyanya “Aksi Massa”, mengkritik dengan keras partai-partai borjuis di Indonesia. Budi Utomo digambarkannya sebagai “partai yang semalas-malasnya di antara segenap partai-partai borjuis di Indonesia ... ia tidak mendapat cara-cara aksi borjuis radikal dan tidak berani mendekati dan menggerakkan rakyat dari dulu sampai sekarang.” Sementara kepada National Indische Party (NIP), yang nantinya jadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia (PNI), Tan Malaka menulis ini: “Dengan pikiran pincang dan ragu-ragu tidak dapat juga NIP ... “mencium” kebangsaan Indonesia. ... [ia] berdiri dengan sebelah kakinya di sisi jurang imperialisme dan sebelah lagi di sisi jurang kebangsaan Indonesia. ... Jangankan aksi revolusioner, mogok saja jauh dari keinginan Indo anggota NIP.”

Mengapa borjuasi Indonesia begitu “malas”, “tidak berani”, “pincang”, dan “ragu-ragu” dalam menjalankan tugas-tugas nasional demokratik mereka? Tan Malaka menjelaskan: “Sesungguhnya bukan kualitas pimpinan itu sendiri yang menyebabkan partai-partai borjuasi Indonesia ‘beriring-iring patah di tengah’. ... Karena kapital besar bumiputra tidak ada, program nasional dan organisasi mereka sebagai partai borjuis tak tahan hidup.” Yah, benar. Karena borjuasi Indonesia  ada di bawah jempol kapital asing yang lebih besar dan tergantung padanya, maka dari itu mereka lemah dan beriring-iring patah di tengah dalam usaha mereka untuk memenuhi tugas-tugas nasional dan demokratis.

Bagaimana kelas borjuasi kita hari ini dibandingkan dengan jaman Tan Malaka? Apakah dalam 100 tahun terakhir ini mereka telah menjadi “berani” dan “tegas”? Sebaliknya. Mereka justru menjadi semakin penakut, dan dengan kepengecutan mereka datang juga karakter pengkhianatan mereka. Pada 1945, pemimpin mereka, Soekarno dan Hatta, harus dipaksa oleh kaum muda revolusioner untuk memproklamirkan kemerdekaan. Lalu pada 1945-49, para pemimpin borjuis mengkhianati perjuangan kemerdekaan 100% karena takut pada imperialisme. Mereka persembahkan kepala dari ribuan kader komunis dan para pemimpin mereka kepada Belanda dan imperialisme. Mengenai ini, Soekarno membela tindakannya yang meremukkan elemen-elemen revolusioner pada masa 1945-1949 dengan mengatakan bahwa “revolusi nasional tidak boleh dibikin lemah dengan perjuangan kelas” dan inilah garis politik yang diusung oleh PRD hari ini: dahulukan persatuan nasional, tanggalkan perjuangan kelas. Lalu pada 1965, borjuasi kita berbaris rapi di belakang militer dalam menenggelamkan gerakan buruh ke dalam kubangan darah. PKI pada saat itu membuat kesalahan yang sama dengan PRD hari ini, yakni percaya kepada borjuasi nasional yang menurut mereka progresif. Tidak peduli pada mimpi para pemimpin PKI 50 tahun yang lalu dan para pemimpin PRD hari ini, kaum borjuasi kita telah mengambil pilihan mereka: lebih baik hidup sebagai kacung imperialis daripada hidup bersama dengan kaum buruh dan tani yang mandiri, terorganisir, dan kuat.

Inilah mengapa mereka puas saja hidup di bawah Soeharto, dan tidak pernah sekalipun menggedor – apalagi mendobrak – pintu kediktatoran Soeharto. Pada 1998, setelah pintu tersebut didobrak oleh kaum muda dan rakyat tertindas luas, kaum borjuasi oposisi  kita – Gus Dur, Mega, Amen – justru memainkan peran untuk meredam semangat revolusioner rakyat. Para pahlawan reformasi inilah, yakni perwakilan dari borjuasi kita yang paling progresif, membawa Indonesia semakin di bawah jempol modal asing. Manifesto PRD mengandung informasi yang cukup lengkap mengenai peran pemerintahan Gus Dur dan Mega dalam mencanangkan program-program liberalisasi dan privatisasi, tetapi PRD tetap menolak untuk memahami kemustahilan melakukan persatuan nasional dengan para kapitalis dan perwakilan politik mereka.

PRD terus mencari kelas borjuasi yang progresif, dan berkali-kali mereka hanya menemui bayang-bayangnya. Mereka terus memanggil-manggil arwah yang telah lama meninggal dunia. Mereka ingin kembali ke masa keemasan borjuasi nasional, yakni ketika borjuasi kita menerima dipaksa untuk membacakan secarik kertas yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.  Mereka terus menatap ke masa lalu, sementara masa depan sosialisme ditunda sampai Indonesia bisa menjadi negara kapitalis yang berdikari. Persatuan nasional di atas persatuan kelas! Inilah slogan PRD. Pada kenyataannya sejarah perjuangan kita telah menunjukkan lagi dan lagi bahwa imperialisme hanya bisa dipatahkan dengan persatuan kelas, bahwa pada akhirnya slogan persatuan nasional adalah slogan untuk menundukkan kelas buruh dan tani di bawah borjuasi.

Buruh Go Politik

Selain PRD, kita juga saksikan sejumlah serikat buruh yang membonceng partai-partai politik borjuasi. Mereka mengirim para pemimpin buruh untuk menjadi caleg di bawah bendera sejumlah partai politik seperti PKS, PAN, PPP, PDI-P, Gerindra, dsbnya. Kita harus melihat ini dalam konteks gerakan buruh hari ini di Indonesia.

Gelombang aksi buruh pada 2012-2013 yang melibatkan jutaan buruh telah membuka lembaran baru bagi perjuangan kelas buruh di Indonesia. Buruh mulai menjadi kekuatan politik riil yang tidak hanya diakui dan disegani oleh massa rakyat luas, tetapi juga ditakuti oleh kelas penguasa. Mereka untuk pertama kalinya, sejak diremukkan pada 1965, masuk ke panggung politik nasional sebagai sebuah kelas dengan kepercayaan diri yang meluap-luap.  

Pengalaman perjuangan selama 2 tahun terakhir juga mengajarkan kepada buruh bahwa mereka tidak bisa hanya mengandalkan metode-metode perjuangan ekonomis. Berbenturan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, mereka sadar bahwa mereka juga harus melakukan perjuangan politik. Tidak cukup di pabrik saja, buruh mulai merasa bahwa mereka harus keluar dari gerbang pabrik dan masuk ke gerbang parlemen. Ini merupakan bagian dari proses perkembangan kesadaran kelas buruh.

Akan tetapi, hari ini buruh Indonesia belum memiliki partai massa mereka sendiri, seperti Partai Buruh di Brazil, Partai Buruh di Inggris, New Democratic Party di Kanada, dll. Inilah kontradiksi yang ada, antara harapan buruh yang mulai tumbuh untuk berpolitik dan kenyataan tidak adanya kendaraan politik buruh. Tidak dapat menunggu terbentuknya partai massa buruh, buruh lantas mengirim sejumlah rekan mereka untuk menjadi caleg buruh lewat sejumlah partai borjuasi, dan langkah ini mendapatkan dukungan dari selapisan buruh. Ada sedikit kenaifan dari para buruh ini, yang juga lahir karena kemenangan-kemenangan yang mereka cicipi 2 tahun terakhir. Buruh sungguh-sungguh percaya kalau mereka akan bisa mempertahankan kemandirian kelas para caleg buruh mereka.

Kita harus menjelaskan dengan sabar, tetapi juga dengan tegas, bahwa kemandirian kelas dari para perwakilan buruh akan dapat tercapai bila buruh punya kendaraan politik mereka sendiri. Sama halnya ketika buruh hanya bisa meraih kemandirian dalam perjuangan ekonomis lewat organisasi serikat buruh mereka sendiri, maka buruh hanya bisa meraih kemandirian dalam berpolitik lewat organisasi politik mereka sendiri.

Kehendak buruh untuk “go politik” harus kita salurkan pada slogan “Bentuk Partai Buruh dari buruh, oleh buruh, dan untuk buruh”. Buruh harus bergerak “dari pabrik menuju publik”, dan menjadi pemimpin dari seluruh kelas tertindas di Indonesia. Ini hanya bisa dilakukan dengan membangun partai buruh yang bertumpukan pada serikat-serikat buruh massa dan program-program sosialis: nasionalisasi tuas-tuas ekonomi yang terutama dan bangun sistem ekonomi yang terencana secara demokratis oleh rakyat pekerja.

Kiri Kita: Memilih Terbaik dari yang Terburuk

Dengan masuknya Jokowi ke dalam kompetisi pilpres, sejumlah Kiri kita segera tergopoh-gopoh berbaris di belakangnya dengan berbagai alasan. Alasan yang paling populer digunakan adalah bahwa menolak Jokowi berarti membuka jalan bagi Prabowo untuk menjadi Presiden, dan oleh karenanya Jokowi adalah pilihan yang terbaik dari yang terburuk.

Karena trauma kediktatoran militer, ada ketakutan yang menjadi-jadi di antara Kiri kita terhadap tokoh militer. Momok fasisme pun ditebarkan, dengan seruan lantang dari mahasiswa doktoral ilmu politik kita, Iqra Nugraha, untuk “menendang fasisme keluar dari kotak suara di bumi Indonesia” (Iqra Nugraha. Menghadang Fasisme, 7 April 2014). Ketakutan emosional ini lantas mendikte posisi politik mereka: apapun yang bukan militer adalah lebih baik daripada militer. Tidak ada sejumput pun analisa kelas di dalamnya.

Pertama mengenai fasisme. Fasisme adalah gerakan massa borjuis kecil, yang lahir ketika masyarakat menemui jalan buntu yang teramat akut: kelas borjuasi terlalu lemah untuk mengalahkan kelas buruh yang sedang bergejolak, sedangkan kelas buruh sendiri juga tidak mampu membawa periode revolusioner ini ke kesimpulannya. Masyarakat tidak bisa terus menerus berada dalam situasi menggantung atau revolusioner. Harus ada penyelesaiannya. Di sinilah peran kaum fasis dengan batalion massa borjuis kecilnya, yang dilepaskan seperti anjing liar oleh kelas borjuasi untuk mematahkan gerakan revolusioner yang bergejolak. Inilah yang terjadi di Italia (Mussolini) dan Jerman (Hitler), dan pada tingkatan tertentu juga di Spanyol (Franco). Hanya pada periode revolusioner kita biasanya melihat kelas penguasa mulai melepaskan anjing liar fasismenya. Sebelum fasisme bisa menang, kelas buruh akan punya 1001 kesempatan untuk menang, dan hanya setelah ketidakmampuannya untuk merebut kekuasaan maka gelombang pasang reaksi fasisme akan menyapunya.

Secara vulgar, tanpa analisa kelas dan situasi politik yang serius, Iqra Nugraha menarik sejumlah “kemiripan” antara Prabowo dan Mussolini dan mencapai kesimpulan: Prabowo mewakili fasisme, dan oleh karenanya harus dihadang dengan cara apapun. Dalam hal ini, walau dia malu-malu mengungkapkannya, maksudnya adalah cobloslah Jokowi – atau politisi manapun selain Prabowo.  Tetapi hari ini di Indonesia tidak ada situasi yang kondusif untuk lahirnya fasisme. Kelas kapitalis Indonesia tidak memerlukan reaksi fasisme sekarang. Mereka cukup puas berkuasa dengan sistem demokrasi. Fasisme tidak lahir hanya karena ada seorang bernama Prabowo yang mungkin punya mimpi untuk menjadi seorang fasis ala Mussolini. Harus ada perimbangan kelas tertentu, seperti yang telah dijelaskan di atas.

Penyebar momok fasisme seperti Iqra berpikir bahwa mendukung politisi borjuis seperti Jokowi akan menghadang fasisme, tetapi justru mereka sedang mempersiapkan datangnya fasisme yang sesungguhnya di masa depan. Politik kolaborasi kelas yang diusung oleh mereka justru membuat lemah gerakan buruh untuk menumbangkan kapitalisme. Ketika kelas buruh tidak mampu menumbangkan kapitalisme yang memasuki krisis, dikarenakan kebijakan kolaborasi kelas yang disebarkan oleh para intelektual dan pemimpin reformis, di situasi seperti inilah reaksi fasisme hadir. Selain itu, kita tidak menghadang kaum fasis dengan jalan parlementer, seakan-akan kaum fasis yang sesungguhnya akan menghormati jalan parlementer. Seperti yang Trotsky katakan, kita kalahkan kaum fasis dengan “memperkenalkan kepalanya pada aspal jalanan”. Hanya kekuatan buruh yang terorganisir dengan milisi pertahanannya yang dapat menghadang fasisme. Pengalaman buruh dalam menghadang preman-preman kapitalis pada gelombang pemogokan tahun lalu adalah pelajaran yang konkret dan berharga bagaimana melawan elemen-elemen fasis: yakni aksi massa.

Kedua, mengenai negara dan militer. Kekerasan yang dilakukan oleh tentara (dan aparatus pemaksa lainnya) tidaklah ditentukan oleh latar belakang militer sang presiden atau kepala negara. Negara akan tetap menggunakan – dan telah menggunakan – aparatus-aparatus pemaksanya (tentara dan polisi) untuk melindungi kepentingan kelas penguasa, dan ini tidak ditentukan oleh karakter sipil atau militer dari para pemangku jabatan negara. Ini karena negara, pada analisa terakhir, adalah organ penindas oleh satu kelas terhadap kelas yang lain, dan dalam hal negara borjuasi organ penindas kaum borjuasi terhadap kelas buruh.

Kaum liberal demokrat dan borjuis kecil di Indonesia memimpikan sebuah negara yang dipimpin oleh tokoh-tokoh politik sipil, dengan harapan bahwa negara sipil seperti ini maka akan menjadi demokrasi modern yang menghormati keabsahan hukum dan HAM. Demokrasi paling modern di muka bumi ini seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman, di mana pemerintahannya adalah pemerintahan sipil justru, justru adalah pelanggar HAM terbesar. Pejabat-pejabat sipil inilah yang mengirim tentara ke Irak, Afghanistan, Mali, Libia, dan berbagai daerah konflik lainnya. Para politisi sipil inilah yang mengesahkan dan mendukung secara aktif kudeta-kudeta militer terhadap pemerintahan-pemerintahan terpilih di Amerika Latin, Afrika, Asia, dll. yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka.

Dengan argumen liberalistis borjuis-kecil yang serupa, PRP juga mencoba membenarkan posisi mereka dalam mendukung Jokowi. Cakupan mereka lebih luas, bukan hanya militer, tetapi tokoh-tokoh yang memiliki kaitan langsung dengan rezim Orde Baru:

“Perlawanan terbuka terhadap tokoh-tokoh yang memiliki kaitan langsung dengan rejim Orde Baru tentunya menjadi penting untuk diusung kembali oleh seluruh rakyat Indonesia ... maka dari itu, kami dari Partai Rakyat Pekerja (PRP), menyatakan sikap mendukung calon presiden yang populis dan tidak memiliki kaitan langsung dengan rezim Orde Baru [baca Jokowi].” (Munculnya Kepemimpinan Populis, Apa Artinya Bagi Rakyat Pekerja? -- 21 Maret 2014)

Mungkin kawan-kawan PRP akan menyatakan keberatan mereka kalau kita hanya mengungkit poin pertama dalam program mereka, karena selain mendukung Jokowi masih ada 4 poin lainnya. Namun akan lebih baik sebenarnya kalau mereka tidak mencantumkan 4 poin lainnya di dalam program mereka, karena poin-poin ini hanya menunjukkan lebih lanjut kebingungan mereka, ketidakkonsistenan mereka dan tendensi-tendensi borjuis kecil di dalam program mereka.

Mengenai nasionalisasi yang disebut di poin ke-3, mengapa hanya “aset negara yang telah diprivatisasi”? Program sosialis yang konsisten akan mengusung nasionalisasi seluruh tuas-tuas ekonomi yang penting, tidak hanya yang telah diprivatisasi. Terlebih lagi, nasionalisasi tidaklah lengkap kalau tidak disertai dengan sistem ekonomi terencana di bawah kontrol demokratis rakyat pekerja. Ini karena kapitalis pun telah dalam sejarahnya mendukung nasionalisasi untuk kepentingan mereka, selama nasionalisasi ini dilakukan dalam kerangka sistem ekonomi kapitalis.

Judul asli: Perspektif Marxis untuk Pemilu 2014: Kritik, Analisa, dan Tugas Kita
Sumber : militanindonesia.org

Bersambung ke: 
Kritik, Analisa, dan Tugas Melawan Pemilu Borjuis 2014 Bagian 3

Artikel sebelumnya:
Kritik, Analisa, dan Tugas Melawan Pemilu Borjuis 2014 Bagian 1

Sebarkan Artikel Ini :

Sebar di FB Sebar di Tweet Sebar di GPlus

About Unknown

WEBSITE ini didedikasikan untuk ilmu pengetahuan dan HUMAN BEING, silahkan memberikan komentar, kritik dan masukan. Kami menerima artikel untuk dimuat dan dikirim ke kawanram@gmail.com. Selanjutnya silahkan menghubungi kami bila memerlukan informasi lebih lanjut. Salam PEMBEBASAN!