Rejim Perdagangan Bebas Dan Masa Depan Kapitalisme

Oleh: Bonnie Setiawan 

(Disampaikan dalam diskusi di Galeri Publik tanggal 7 Januari 2010 bertopik "Perdagangan Bebas dan Kapitalisme Domestik". pembicara lain Prof. Vedi Hadiz) 

Rejim Perdagangan Bebas 

Modus operandi yang sekarang paling banyak dipakai untuk mempercepat ekspansi kapitalisme neo-liberal adalah melalui perdagangan bebas. Perjanjian Perdagangan Bebas di tingkat multilateral (diikat oleh banyak negara) dikenal sebagai WTO (World Trade Organization) yang sebelumnya bernama GATT (General Agreement on Trade and Tariff), sementara di tingkat bilateral dan kawasan (regional) disebut sebagai FTA (Free Trade Agreement). Dengan FTA, maka setiap negara yang terikat FTA harus meliberalisasi pasar mereka agar terbuka sepenuhnya untuk dimasuki barang dan jasa (terutama sektor keuangan) dari luar. Dengan WTO dan FTA, maka dilestarikanlah penjajahan tidak langsung. Kalau kita ingat diktum perdagangan masa lalu yang menyatakan, “if goods can not enter the boundaries, soldier do”; maka pada saat ini tidak diperlukan lagi invasi tentara asing demi meluaskan perdagangan, tetapi cukup dilakukan lewat perjanjian-perjanjian perdagangan bebas. Dengan perjajian ini, maka Indonesia sudah diikat leher, tangan dan kakinya untuk menurut pada kepentingan ekspansi pasar global. 

Seluruh strategi pembangunan ekonomi di sebuah negara sekarang dihapus dan diganti oleh perjanjian perdagangan bebas. Lagi-lagi Indonesia adalah contoh klasik bagaimana sebuah negara dipreteli atau dilucuti kedaulatan ekonominya lewat IMF, sehingga sejak 1998 Indonesia tidak punya lagi Repelita dan GBHN, yang artinya tidak punya lagi strategi dasar pembangunan ekonomi. Sejak itu perencanaan diserahkan sepenuhnya pada ketentuan dan kemauan pasar bebas. Ditambah lagi amandemen ke-4 UUD 45 tahun 2002 yang memasukkan kata ‘efisiensi’ dalam pasal 33 dan menghapus penjelasan UUD 45. Seluruh UU sektoral sejak itu juga dirubah menjadi UU yang neo-liberal dan ramah pasar. Lalu dengan terikat kepada WTO sejak 1994 dan FTA (pertamakali lewat AFTA tahun 2002, China-ASEAN FTA tahun 2004 dan Indonesia-Jepang EPA tahun 2007), maka perlahan tapi pasti Indonesia dibuka lebar-lebar bagi invasi ekonomi asing. Tidak perlu lagi invasi tentara asing. Cukup memasukkan segala ketentuan perdagangan bebas dan pasal-pasal neo-liberal ke dalam semua hukum positif kita, maka habislah sudah kedaulatan ekonomi kita. 

Sejak krisis 1997-1998 hingga krisis 2008-2009 sekarang, Indonesia terus-menerus memelihara krisis, karena penyebab krisis tetap dipertahankan. Rejim devisa bebas dan sistem keuangan yang sangat liberal menyebabkan Indonesia terus berada dalam cengkeraman krisis. Liberalisasi oleh IMF yang sifatnya sebagai pembuka pintu, kini dikunci ke dalam perjanjian-perjanjian perdagangan bebas. Aturan-aturan perdagangan barang (dan pertanian), jasa, investasi, HAKI, belanja pemerintah, kebijakan kompetisi, fasilitasi perdagangan terus masuk dalam berbagai FTA. Bahkan dalam FTA, sifatnya adalah WTO-plus, artinya lebih luas cakupan dan kualitasnya ketimbang di WTO. Banyak orang tidak menyadari hal ini, yaitu rejim perdagangan bebas sekarang adalah konstitusi dunia abad 21, menentukan segala sesuatunya di dunia ini. 

Di tingkat ASEAN sudah dibuat payungnya bernama AEC (ASEAN Economic Community) yang memayungi semua perjanjian perdagangan bebas. Didalamnya ada AFTA yang sekarang menjadi ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement), AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services) dan ACIA (ASEAN Comprehensive Investment Agreement). Di tingkat FTA sudah ada ASEAN-China FTA, ASEAN-Korea FTA, ASEAN-Jepang FTA, Indonesia-Jepang EPA, dan ASEAN-Australia/NZ FTA, dan ASEAN-India FTA; dan masih akan diadakan FTA dengan Uni-Eropa, FTA dengan AS, FTA dengan EFTA (European Free Trade Area) yang non-Uni-Eropa, dan lainnya. Semua ini mengarah kepada “single market and production base” serta “free flow of goods, capital, services, and skilled labor”. Indonesia adalah pasar terbesar di ASEAN, tetapi tunduk penuh pada kepentingan negara liberal yang kecil seperti Singapura. Dengan rezim perdagangan bebas ini, maka pasar kita yang besar dan usaha-usaha perekonomian kita telah dan akan terus dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing (TNCs). Tidak ada yang tersisa untuk rakyat. 

KTM WTO VII DI Jenewa Dan COP15 UNCCC DI Kopenhagen

Konperensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-7 pada Desember 2009 lalu di Jenewa diadakan setelah WTO “buntu” selama 4 tahun sejak KTM terakhir di Hong Kong tahun 2005. Ini juga menandai dibukanya kembali perundingan Putaran Doha yang telah “buntu” selama 8 tahun, sejak pertama kali dikumandangkan di Doha, Qatar pada tahun 2001. Perlu diingat bahwa Putaran Uruguay yang melahirkan WTO, juga memakan waktu 8 tahun (1986-1994). Putaran Doha saat ini, sudah berlangsung 8 tahun, tetapi belum juga menyelesaikan hal-hal mendasar. Ambisi Pascal Lamy, Dirjen WTO saat ini adalah untuk menyelesaikan modalitas pertanian dan modalitas NAMA (Non Agriculture Market Access) secara minimum pada KTM ke-7 ini, dan setelahnya menyelesaikan semua agenda program Putaran Doha sampai dengan 2010, atau setidaknya sampai KTM berikutnya di tahun 2011. 

Kepentingan utama sebenarnya tidak untuk menyelesaikan Putaran Doha, tetapi untuk mengadopsi dua modalitas paling penting tersebut: Pertanian dan pasar Industrial. Ini dikarenakan masa vakum yang telah lama berlangsung semenjak Hong Kong, yang mengakibatkan adanya tekanan bagi anggota-anggota WTO untuk menyelesaikan PR tersebut. Ditambah dengan krisis global paling parah saat ini, yang justru dipakai sebagai dalih agar aturan multilateral WTO dapat ikut serta mengatasi krisis melalui relaksasi ekonomi dan pembukaan pasar-pasar baru dan momentum arus perdagangan yang lebih terbuka. Hal ini disuarakan oleh paduan suara Negara-negara yang tergabung dalam G-20 di Pittsburgh, ASEAN Summit di Hua Hin, Thailand; dan sekali lagi dikumandangkan dalam Konperensi APEC di Singapura bulan November 2009. Intinya adalah Perdagangan Bebas akan menjadi dewa penyelamat Krisis global. Dalih lainnya adalah peyelamatan atas forum multilateral WTO, yang tetap dianggap sebagai ‘panutan’ dari semua aturan dan ketentuan perekonomian dan perdagangan global. 

Tidaklah mengherankan, bahwa justru penyebab krisis, yaitu pasar yang terlalu bebas dan minim aturan, dan yang sekarang sedang sakit hebat; justru hendak disembuhkan dengan obat perdagangan bebas yang mengarah pada pasar yang lebih bebas lagi. Krisis kapitalisme dunia sekarang, hendak disembuhkan dengan kembali memperluas kapitalisme, bukannya mengekang kapitalisme. Inilah yang terjadi saat ini. Dan kita tahu, krisis kapitalisme saat ini memang belumlah akhir dari kapitalisme. Ini adalah kontradiksi dasar dari kapitalisme, yaitu krisis merupakan alat bagi penyembuhan kapitalisme dan bangkitnya kapitalisme yang lebih kuat lagi. Hal ini terjadi dalam riwayat panjang sejarah kapitalisme dunia. Tapi pertanyaan mendasarnya: sampai kapan kapitalisme bisa bertahan? 

Setelah Konperensi WTO, dilanjutkan dengan Konperensi Perubahan Iklim di Kopenhagen (lengkapnya bernama COP-15 UNCCC atau Conference of the Parties ke-15 dari United Nations Conference on Climate Change). Satu hal penting yang harus dicatat dari konperensi Iklim ini, adalah sebuah jawaban bahwa dunia ternyata mempunyai batas, pertumbuhan ekonomi mempunyai batas, dan akumulasi modal mempunyai batas; yang bila dilewati akan berakibat kepada punahnya bumi sebagai satu-satunya tempat tinggal manusia. Bila kita ingat peringatan Klub Roma di tahun 1970an: the limit to growth (batas-batas pertumbuhan), kini hal itu semakin nyata lewat global warming (pemanasan global). Bumi tidak mungkin dieksploitasi terus menerus dengan kecepatan dan derap laju produksi seperti sekarang; karena bila itu dilakukan, maka akan terjadi kiamat. Isu iklim ini menjadi strategis. Kerakusan manusia tidak ada batasnya, tapi bumi punya batasan-batasan eksak. Artinya, the limit to greedy, batas-batas atas keserakahan. Kapitalisme ada batasnya. 

Tapi para korporasi besar dunia dan para globalis elit tidak mempercayai hal ini. Peringatan akan bahaya pemanasan global dianggap sebagai isapan jempol belaka. Bahkan konperensi perubahan iklim kini menjadi ajang jual beli karbon dan emisi, serta mengkaitkan rejim perdagangan bebas dalam mekanisme pemecahan masalah ‘adaptasi’ dan ‘mitigasi’ demi keuntungan yang lebih besar dan penciptaan pasar ‘hijau’ (green market) yang baru yang dapat menciptakan kesempatan-kesempatan bisnis dan perdagangan baru. 

KTM 7 WTO dan UNCCC COP-15 dijadikan para globalis menjadi sebuah rejim perdagangan baru yang hijau (ramah lingkungan). Ini juga nama lain dari kapitalisme hijau (green capitalism) dengan esensi yang sama, yaitu tetap melestarikan kerakusan dan eksploitasi. Akan tetapi kapitalisme hijau hanyalah stempel. Kapitalisme hasil dari krisis global sekarang akan dapat dilihat dalam 2-3 tahun ke depan, yaitu restrukturisasi dan overhaul atas kapitalisme global yang sekarang ke arah kapitalisme tahap lebih tinggi. 

Akhir Dari Kapitalisme Dan Lahirnya Sosialisme Baru? 

Sebagaimana kata Karl Marx, “kapitalisme akan menggali kuburnya sendiri untuk digantikan oleh sosialisme” dan bahwa “sosialisme lahir dari kandungan kapitalisme”. Hal ini merupakan kata pengingat untuk melihat fenomena munculnya era kapitalisme yang lebih baru (mutakhir) dan tanda-tanda lahirnya kembali sosialisme yang adalah hasil dari melenyapnya kapitalisme. Isu perubahan iklim dan pemanasan global penting untuk memperlihatkan bahwa untuk bisa mempertahankan pola produksi, distribusi dan konsumsi saat ini, maka manusia memerlukan 5 planet bumi, sesuatu hal yang musykil. Karena itu untuk tetap bisa hidup di bumi yang hanya satu ini, maka berarti seluruh pola produksi, distribusi dan konsumsi manusia haruslah dipotong empat-perlimanya atau 80%, tinggal menjadi 20%. Barulah dengan tingkat seperti itu, kehidupan di atas bumi ini bisa langgeng dan lestari. 

Apa artinya itu? Artinya seluruh output industri dan seluruh pertumbuhan ekonomi haruslah dikurangi hingga ke arah ambang batas dan daya tahan planet bumi. Apa artinya lagi? Artinya bahwa seluruh asset produksi dan sumber-sumber alam haruslah disosialisasi untuk kebutuhan seluruh umat manusia. Premis ekonomi privat dan individualisme tidak dapat lagi dipertahankan. Seluruh premis ekonomi harus bersifat sosial, yaitu sosialisme. Ini adalah keniscayaan, ini adalah hal yang tak bisa dihindari. Kerakusan individual manusia; rezim individualisme atau rezim privat tidak punya masa depan dan tidak bisa lagi dipertahankan. Masa depan umat manusia ada pada sosialisasi atas segala alat produksi dan sumber-sumber alam. Barulah bisa tercipta bumi yang damai, sehat, dan berkelanjutan. 

Karena itu perjuangan sekarang adalah perjuangan mewujudkan sistem sosialisme. Kapitalisme adalah masa lalu yang sayangnya terus menerus dipertahankan demi kerakusan segelintir manusia. Kapitalisme tidak dapat dipertahankan lagi karena akan menambah deretan korban-korban semakin banyak. Jutaan dan puluhan juta rakyat akan terus miskin dan dimiskinkan dan ditindas. Kita tidak bisa biarkan hal tersebut terus terjadi, atas nama pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya adalah bahasa lain dari akumulasi modal dan akumulasi keuntungan para kapitalis. 

Indonesia sebagai negeri yang rakyatnya serba miskin dan ekonominya terbelakang, karena terus menerus dijajah secara langsung maupun tak langsung, harus mendobrak kemacetan sistem ini. Satu-satunya cara adalah menganut sistem sosialisme Indonesia, yaitu sosialisme yang sesuai dengan karakter dan ciri-ciri masyarakat Indonesia beserta geografinya, iklimnya, alamnya, demografinya dan sebagainya. Sosialisme adalah masa depan Indonesia. Sumber

Sebarkan Artikel Ini :

Sebar di FB Sebar di Tweet Sebar di GPlus

About Unknown

WEBSITE ini didedikasikan untuk ilmu pengetahuan dan HUMAN BEING, silahkan memberikan komentar, kritik dan masukan. Kami menerima artikel untuk dimuat dan dikirim ke kawanram@gmail.com. Selanjutnya silahkan menghubungi kami bila memerlukan informasi lebih lanjut. Salam PEMBEBASAN!